Pada hari Kamis tanggal 8 Januari sampai dengan tanggal 11 Januari 2015 seluruh keluarga besar Bappeda Kab. Ponorogo berwisata ke pulau Bali. Hal ini bertujuan untuk menambah keakraban diantara karyawan karyawati di bappeda, sehingga kekompakan akan tetap terjaga. Selain itu dengan berekreasi semacam ini diharapkan dpt memberikan suntikan semangat untuk menyambut tahun 2015. Dalam berekreasi di Pulau Bali ini Kepala Bappeda berpesan kepada seluruh stafnya untuk senantiasa bekerja dg sebaik-baiknya, meningkatkan disiplin dan selalu menjaga kekompakan. Smoga acara semacam ini menjadi motivasi bagi seluruh staf Bappeda Kab. Ponorogo, amien....

 

 

 

Terhitung sejak tanggal 30 desember 2014 beberapa jabatan di lingkup Pemerintah Kab. Ponorogo mengalami perubahan baik yang promosi maupun hanya bergeser. Hal ini jg terjadi di SKPD Bappeda Kab.Ponorogo. Beberapa pejabat eselon III dan Eselon IV mengalami perubahan, diantaranya Kepala Bidang Perekonomian, Kabid Sosial Budaya dan Kabid Penanaman modal. Sedangkan Kabid Prasarana yg selama ini seluruh kegiatan dikendalikan sekretaris Bappeda juga telah terisi pejabat difinitifnya. Selain Kepala bidang ada jg pergeseran dan promosi pada eselon IV. Semua ini bertujuan untuk penyegaran dan demi lancarnya tugas pokok fungsi yg hrs dilaksanakan. Pada tanggal 6 januari 2015 kemarin Bappeda mengadakan acara pamit kenal pejabat lama dengan pejabat yang baru. Dimanapun kita bekerja intinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dan untuk selanjutnya akan terus bekerja sama dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yg baik.

Angka Kemiskinan 

KONSEP KEMISKINAN BPS ( Kemiskinan Makro )

  • Indikator kemiskinan makro yang dihitung BPS menggunakan basic needs opproach (pendekatan kebutuhan dasar), ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
  • Kebutuhan dasar makanan : setara dengan pemenuhan kebutuhan kalori 2100 kkal perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi.
  • Kebutuhan dasar bukan makanan : kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar bukan makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Bagaimana menghitung Garis Kemiskinan secara sederhana ??

  • Pertama kita menghitung harga kalorie pada kelompok penduduk yang berada sampai dengan 20 % diatas garis kemiskinan.
  • Dihitung nilai rupiah 52 komoditi makanan dan jumlah kalorienya untuk mendapatkan harga persatuan kalorie. Setelah harga per satuan kalorie diperoleh lalu dihitung (oleh BPS Kantor Pusat) nilai pengeluaran ( rupiah ) non makanan. Kemudian diperoleh Garis Kemiskinan (GK) masing-masing Kanbupaten/Kota.
  • Di Kab Ponorogo, GK yang diperoleh untuk tahun 2013 sebesar Rp 240 ribu/kapita/bulan, maka semua rumah tangga yang disurvey yang total pengeluaran perkapita/bulannya dibawah Rp 240 ribu rupiah akan masuk dalam kategori miskin.

Mengapa Angka Kemiskinan Ponorogo masih tinggi di tahun 2013 meningkat dari 11,72 % menjadi 11,87 %, hal ini disebabkan :

1.Kenaikan/peningkatan pendapatan penduduk miskin dan rentan miskin lebih rendah daripada kenaikan/peningkatan Garis Kemiskinan ( GK ) yang disebabkan oleh laju inflasi.

2.Jumlah petani gurem hasil ST masih tinggi (sekitar 78 %, dan upah buruh tani masih relatif rendah, itulah satu penyebab tingginya angka kemiskinan. 

 

IPM ( Indeks Pembanguan Manusia )

Angka IPM merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan, Besaran IPM merefleksikan pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat diukur dari tiga dimensi penting kehidupan manusia yaitu :

  • Pengetahuan
  • Kesehatan dan gizi
  • Kemampuan ekonomi dan rumah tangga
  • Keberhasilan suatu periode pemerintahan tidak cukup dilihat dari besaran angka IPM, tetapi yang lebih penting adalah kemampuan meningkatkan reduksi shortfall ( RS ), yaitu kecepatan kemampuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

Komponen IPM

  • Angka Harapan Hidup : adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Mulai dari sseorang itu dilahirkan.
  • Angka Melek Huruf : persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Formula perhitungan : jumlah penduduk 15+ bisa baca tulis huruf latin dan atau huruf lainnya dibagi jumlah penduduk 15+
  • Rata-rata Lama Sekolah : Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.
  • Kemampuan Daya Beli : adalah pengeluaran riil perkapita sebagai gambaran daya beli masyarakat yang telah disesuaikan sehingga memungkinkan dilakukan perbandingan harga-harga riil antar wilayah.

 

 

Verifikasi RKA 2015

05-11-2014 Ditulis oleh

Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Tahun 2015 merupakan penggalan terakhir atau tahun kelima pelaksanaan APBD dalam RPJMD 2010 – 2015 Kabupaten Ponorogo. Rencana Kegiatan Anggaran Tahun 2015 disusun dan akan digunakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015. Karena itu sebelum menjadi Dokumen yang akan dijadikan acuan RKA 2015 perlu diadakan verifikasi apakah dalam penyusunan RKA ini sudah sesuai dengan Standar biaya masukan Tahun 2015. Pelaksanaan Verifikasi mulai tanggal 5 s/d 6 Nopember 2015 yang dilaksanakan di lantai II Bappeda Kabupaten Ponorogo dan diikuti oleh seluruh SKPD dan Kecamatan se Kabupaten Ponorogo.

A.  DASAR

  1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dengan tujuan agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau secara bertahap mulai 1 Januari 2014.  Untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ).
  2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2012 bahwa penetapan fakir miskin dan orang tidak mampu di tetapkan oleh menteri sosial dengan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait serta dilakukan verifikasi dan validasi. Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2014 bahwa Pemerintah Daerah untuk tetap menyediakan anggaran untuk Jamkesda.
You are here:   HomeKegiatan

BAPPEDA Kabupaten Ponorogo
Jl Alun-Alun Utara No 09 Ponorogo
0352 - 481612
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.