A.  DASAR

  1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dengan tujuan agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau secara bertahap mulai 1 Januari 2014.  Untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ).
  2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2012 bahwa penetapan fakir miskin dan orang tidak mampu di tetapkan oleh menteri sosial dengan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait serta dilakukan verifikasi dan validasi. Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2014 bahwa Pemerintah Daerah untuk tetap menyediakan anggaran untuk Jamkesda.

Dalam rangka memeriahkan HUT Republik Indonesia ke 69 Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyelenggarakan kegiatan lomba-lomba diantaranya lomba balap karung, memasukkan paku dalam botol, menangkap botol, menyanyi dll. Kegiatan ini mulai dilaksanakan hari senin tanggal 11 Agustus 2014 s/d tanggal 13 Agustus 2014. Pelaksanaan di halaman pendopo Kabupaten Ponorogo dan diikuti seluruh SKPD Kabupaten Ponorogo.

ASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKAATUH.

SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERSAMA, BAHWA SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TELAH TERINTREGASI DAN TERJADWAL SECARA TEGAS DALAM SATU KESATUAN ALUR SISTEM PERENCANAAN, MULAI DARI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD), RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD), RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD), KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA), PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SKPD (RKA-SKPD) YANG DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 SEBAGAIMANA  TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Program ini merupakan tindak lanjut dari sosialisasi awal pokja PPSP. Berangkat dari kondisi riil sanitasi Kabupaten Ponorogo Persampahan, Air Limbah, Drainase, PHBS ( Pola Hidup Bersih dan Sehat ), Prohisan ( Promosi, Higiens, Sanitasi ), maka perlu mewujudkan kondisi sanitasi permukiman yang layak bagi masyarakat, berfungsi secara berkelanjutan dan memenuhi standart teknis sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan dan lingkungan. Hal ini selaras dengan Tujuan Program PPSP.

Sebagaimana kita ketahui bahwa sistem Perencanaan dan Penganggaran telah terjadwal dalam satu kesatuan alur sistem Perencanaan, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ), Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ). 

You are here:   HomeKegiatan

BAPPEDA Kabupaten Ponorogo
Jl Alun-Alun Utara No 09 Ponorogo
0352 - 481612
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.