MUSRENBANG KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016
      Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur menggelar kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten pada hari Kamis (31/3) di Gedung Sasana Praja yang merupakan lanjutan dari rangkaian pelaksanaan Musrenbang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai tingkat Kabupaten. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 kali ini sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pada Musrenbang Tahun 2016 ini merupakan yang pertama kali dihadiri dan dibuka oleh Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Masa Bhakti 2016 – 2021 Bapak Drs. H. IPONG MUCHLISSONI dan Drs. H. SOEDJARNO, MM. Tema Musrenbang kali ini juga sangat berbeda dari tahun sebelumnya tetapi tetap dalam rangkaian dan menyatu dengan tema musrenbang yang lalu yaitu “Pembenahan Infrastruktur dan Modernisasi Pertanian Melalui Pengembangan Produk Pertanian Organik “.
      Peserta Musrenbang yang hadir di tahun ini dari seluruh komponen masyarakat dan kehadiran Seluruh Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo memberikan tambahan semangat di dalam pelaksanaan Musrenbang Tahun 2016 dalam rangka Penyusunan RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 yang sesuai kebutuhan masyarakat Ponorogo. Peserta Musrenbang yang hadir meliputi : unsur Forpimda, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/ Direktur BUMN/ Direktur BUMD dan Camat beserta Delegasi dari Kecamatan, Kepala Bappeda Kabupaten/ Kota Tetangga, Perbankan, Direktur Rumah Sakit Swasta, Organiasi Profesi, Organisasi Masyarakat, Organisasi Wanita, Rektor perguruan Tinggi, Senat dan BEM Perguruan Tinggi, LSM dan Wartawan, serta Asosiasi Jasa Konstruksi. Dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkenan hadir Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur Bapak DR. Ir. H. RB Fattah Jasin, MS. beserta jajarannya dan Kepala Bakorwil I Madiun. Dalam Arahannya, Bapak Fattah Jasin menyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Pusat, Regional maupun Daerah sekarang menganut Asas Money Follow Program atau Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan berdasarkan Program / Kegiatan yang dibutuhkan masyarakat.
      Dalam sambutannya, Bapak Ipong Muchlissoni menyampaikan pentingnya hubungan yang Harmoni oleh seluruh Stakeholders dalam pembangunan sehingga proses perencanaan pembangunan daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tahapan-tahapan yang dilaksanakan mengikuti jadualnya dan tepat waktu. Musrenbang sekarang ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur bukan sekedar Formalitas tetapi Harus sesuai Kebutuhan Obyektif pada Masyarakat yang didukung oleh Data-Data yang Akurat, lebih lanjut beliau menyatakan yang dimaksud infrastruktur dalam Tema Musrenbang Tahun 2017 adalah Infrastruktur Jalan dan Jembatan (bukan infrastruktur yang lainnya), sedangkan penjelasan pemahaman Modernisasi Pertanian melalui Sistem Pertanian Organik adalah dimaksudkan untuk mendukung Ketersediaan Makanan “Sehat” bagi Masyarakat Ponorogo sekaligus Meningkatkan PendapatanPetani di Kabupaten Ponorogo. Agar tema RKPD Tahun 2017 dapat tercapai maka diharapkan adanya Program/ Kegiatan yang mendukungTersedianya Dana Penyangga untuk meng-cover produksi pertanian oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Swasta (melalui Tanggungjawab Sosial Perusahaan – TSP) dan Dibangunnya “Lumbung Panen Masyarakat” yang mampu menyerap produksi/ hasil panen petani ketika musim panen raya tiba sehingga harga hasil produksi pertanian tidak anjlok dan pada akhirnya mampu menopang pendapatan petani / Nilai Tukar Petani.
      Program Pendukung dari Tema Musrenbang Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 adalah Program/ Sektor Pendidikan, Kesehatan, Pariwisata, dan Sektor Agama.
30-03-2016 Ditulis oleh
RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
      Pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 bertempat di Lantai II BAPPEDA Kabupaten Ponorogo berlangsung Rapat Koordinasi Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (A-PPK). Rapat yang dihadiri oleh Kepala Kepolisian Resort Ponorogo, Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo, Kepala SKPD beserta Camat dibuka langsung oleh Bapak Bupati Kabupaten Ponorogo, Drs. H. Ipong Muchlissoni.
      Dalam sambutannya Bupati Ponorogo menyampaikan pentingnya Rapat Koordinasi Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tersebut dengan tujuan :
1. Mencegah adanya Silpa Tahun 2016 agar tidak terjadi seperti pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 171 Milyar.
2. Mencegah terjadinya kasus hukum yang terjadi terhadap aparat di pemkab Kabupaten Ponorogo.
3. Memberikan jaminan rasa aman bagi SKPD untuk memulai kegiatan Tahun Anggaran 2016.
      Penyebab dari munculnya permasalahan di atas disebabkan karena :
a. Adanya ketakutan permasalahan hukum dari pejabat beberapa SKPD untuk melaksanakan kegiatan.
b. Adanya SKPD yang tidak memahami aturan/ketentuan yang mendasari Program atau Kegiatan.
c. Tidak adanya kesesuaian antara Juklak/Juknis Kegiatan dengan perencanaan awal.
d. Adanya keterlambatan dalam memulai proses pelaksanaan kegiatan termasuk proses lelang.
e. Ada beberapa SKPD yang tidak memiliki Pejabat yang bersertifikat Pengadaan Barang dan Jasa.
      Untuk itulah dalam kesempatan tersebut Bupati Ponorogo beserta Kapolres Ponorogo dan Kajari Ponorogo menandatangani Perjanjian Kerjasama Bidang Hukum Perdata Dan Tata Usaha Negara Antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo Dengan Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Kesepahaman Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo Dengan Kepolisian Resort Ponorogo Tentang Pendampingan Hukum Pidana Yang Terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.
19-02-2016 Ditulis oleh
MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2016 DALAM RANGKA MENYUSUN RKPD 2017 DI KABUPATEN PONOROGO
Sesuai amanah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka setiap Kabupaten / Kota diwajibkan melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( MUSRENBANG ) sebagai bagian dari mekanisme perencanaan pembangunan .Musrenbang merupakan forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
MUSRENBANG tahun 2016 ini dilaksanakan dalam rangka menyusun RKPD tahun 2017. Musrenbang 2016 di Kabupaten Ponorogo diawali dengan pelaksanaan Musrenbang di tingkat desa/kelurahan yang dilaksanakan di bulan Januari, dilanjutkan dengan musrenbang di tingkat Kecamatan pada bulan Februari.
MUSRENBANG Kecamatan di kabupaten Ponorogo dilaksanakan di 21 kecamatan. Dalam forum itu dihadiri oleh unsur kecamatan, wakil dari DPRD sesuai daerah pemilihan, wakil dari desa/kelurahan, wakil dari unsur perempuan, wakil organisasi kemasyarakatan. Sedangkan hadir sebagai narasumber adalah BAPPEDA beserta wakil dari beberapa SKPD.
Dalam Musrenbang kecamatan tersebut disampaikan usulan prioritas dari kecamatan yang merupakan hasil kesepakatan usulan desa. Selanjutnya usulan tersebut akan ditajamkan pada forum SKPD di BAPPEDA pada bulan Maret.
Adapun tema Musrenbang 2016 adalah “ Pembenahan insfratuktur dan daya saing “.
10-02-2016 Ditulis oleh
BIMBINGAN TEKNIS SINKRONISASI PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH BAGI APARAT PERENCANA BAPPEDA KABUPATEN PONOROGO
      Dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparat pemerintahan, pada tanggal 4 – 6 Februari 2016 Bappeda Kabupaten Ponorogo menyelengarakan Bimbingan Teknis Sinkronisasi Perencanaan pusat dan daerah bagi aparat perencana Bappeda Kabupaten Ponorogo. Acara di selengarakan bekerja sama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
      Materi yang disampaikan meliputi :
1.Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah dari RPJMN hingga RPJMD.
2.Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Daerah.
3.Penyusunan RPJMD berdasarkan aturan terbaru.
4.Analisis makroekonomi Daerah.
5.Metode pelaksanaan FGD dalam penyusunan RPJM.
6.Isu – Isu Global dan pengaruhnya pada Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah.
      Diharapkan dengan adanya Bimtek tersebut bisa memberikan wawasan kepada aparat perencana di Bappeda Kabupaten Pononorogo terutama dalam penyusunan RPJMD 2016 – 2021 .
10-02-2016 Ditulis oleh
SOSIALISASI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN METODE BARU
      Berkaitan dengan diberlakukannya penyusunan Indeks Pembangunan Manusia dengan metode baru serta adanya perubahan pada kategori penyusun Produk Domestik Regional Bruto, maka Bappeda Kabupaten Ponorogo bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo menyelengarakan sosialisasi pada perubahan tersebut.
      Acara yang dihadiri oleh Kepala SKPD beserta Camat dibuka langsung oleh Kepala Bappeda Kabupaten Ponorogo, Ir.Sumarno,MM. Dalam sambutanya Kepala Bappeda menyampaikan pentingnya sosialisasi tersebut mengingat Indeks Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Regional Bruto merupakan bagian dari indikator kinerja utama yang harus dipahami betul oleh seluruh SKPD terutama yang berkaitan langsung dengan dimensi Indeks Pembangunan Manusia dan penyumbang kategori penyusun Produk Domestik Regional Bruto.
      Materi secara teknis disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik, Drs.Heri Sudibyo,MM. Beliau menyampaikan materi – materi yang berkenaan dengan perubahan pada kategori penyusun Produk Domestik Regional Bruto beserta hasil perhitungan yang baru. Demikian juga yang berkaitan dengan perubahan Indeks Pembangunan Manusia baik dari segi dimensi, indikator dan hasil perhitungan. Yang harus menjadi perhatian adalah hasil perhitungan Indeks Pembangunan Manusia dengan metode baru mengalami penurunan, demikian juga untuk seluruh Kabupaten Kota di Indonesia.
Page 6 of 12

BAPPEDA Kabupaten Ponorogo
Jl Alun-Alun Utara No 09 Ponorogo
0352 - 481845
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.