06-08-2015 Ditulis oleh
PEMBEKALAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD TA 2016
      Dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun Anggaran 2016 pada hari selasa tanggal 4 Agustus 2015 bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Ponorogo dilaksanakan pembekalan Penyusunan Renja SKPD yang di ikuti oleh Kasubag Sungram dan Pelaporan pada semua SKPD di jajaran Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
     Pembekalan tersebut merupakan bagian dari amanah Undang – Undang No.25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Bappeda bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
PEMBENTUKAN FORUM CSR DI KABUPATEN PONOROGO
      Seiring dengan semangat otonomi yang semakin menggeliat untuk membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat di daerah, bertumbuh juga semangat berbagai pihak untuk memberikan sumbangsih dalam konteks percepatan pembangunan daerah. Salah satu yang paling sering digadang-gadang sebagai sebuah terobosan pembangunan berbasis kemitraan adalah program corporate social responsibilty (CSR). Pendekatan CSR merupakan perwujudan kepedulian sekaligus tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat yang ada di lingkungan perusahaan maupun yang berada di wilayah/daerah bersangkutan.
     Dalam konteks pembangunan daerah yang bertanggung jawab dengan basis perencanaan yang terstruktur dan terukur untuk mewujudkan visi dan misi daerah maupun kepala daerah, telah diberlakukan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Rencana Pembangunan Daerah. Permendagri ini merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana SKPD yang terdiri dari RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD , RKPD dan Renja SKPD. Pada proses penyusunan dokumen tersebut, keterlibatan pemangku kepentingan sebagai wujud pendekatan partisipatif, termasuk keterlibatan perusahaan dalam mensinergikan program CSRnya menjadi bagian penting dan strategis untuk dioptimalkan. Untuk mengoptimalkan pendekatan tersebut, diperlukan petunjuk teknis yang memberi acuan tentang bagaimana dan apa langkah yang perlu dilakukan untuk mensinergikan program pemerintah daerah dan perusahaan melalui program CSR.
     Hal ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dan perusahaan dalam mensinergikan program yang terintegrasi antara program pemerintah daerah dengan program yang diinisiasi oleh perusahaan. Forum musrenbang, forum konsultasi publik dan forum SKPD merupakan wadah strategis yang dapat dioptimalkan dalam rangka mensinergikan program CSR tersebut. Selain itu, masyarakatpun dihimbau untuk berperan lebih aktif dalam menyukseskan terselenggaranya program CSR.
Penandatangan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS P-APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2015
      Pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 di gedung DPRD Kabupaten Ponorogo telah dilaksanakan penanda tanganan Nota Kesepakatan antara Bupati dan Pimpinan DPRD tentang KUA dan PPAS P-APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2015.
     Penyusunan kebijakan umum perubahan APBD Tahun 2015 serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun 2015 merupakan wujud konsekuensi karena :
1.Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD Tahun 2015 yang dapat berupa pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah yang telah di tetapkan.
2.Adanya keadaan yang menyebabkan harus di lakukanya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja.
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus di gunakan dalam tahun berjalan.
4. Terjadinya keadaan darurat dan keadaan luar biasa.
     Penyusunan kebijakan umum Perubahan APBD serta penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara Perubahan APBD tahun 2015 tidak hanya mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tetapi juga memperhatikan perubahan kebijakan pemerintah pusat dan perubahan kebijakan pemerintah Propinsi Jawa Timur. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga sinergitas dan konsistensi kebijakan pembangunan antara kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah propinsi dan kebijakan pemerintah daerah guna menyamakan persepsi,penajaman prioritas dalam mendukung agenda pembangunan sehingga dapat di sepakati kebijakan umum perubahan APBD tahun 2015 yang di jadikan sebagai dasar penetapan program prioritas dan target kinerja yang akan di capai dalam penyelengaraan pemerintahan Kabupaten Ponorogo pada tahun 2015.
03-07-2015 Ditulis oleh
Kesepakatan antara Bupati dan Pimpinan DPRD tentang KUA dan PPAS APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2016
      Pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 di gedung DPRD Kabupaten Ponorogo telah dilaksanakan penanda tanganan Nota Kesepakatan antara Bupati dan Pimpinan DPRD tentang KUA dan PPAS APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2016. Nota Kesepakatan tersebut memuat kebijakan umum APBD sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun 2016.
     Penyusunan kebijakan umum APBD serta penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun 2016 tidak hanya mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui penjaringan aspirasi masyarakat maupun mekanisme perencanaan pembangunan yang melahirkan dokumen perencanaan daerah, tetapi juga memperhatikan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Propinsi Jawa Timur. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga sinergitas dan konsistensi kebijakan pembangunan antara kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah propinsi dan kebijakan pemerintah daerah guna menyamakan persepsi,penajaman prioritas dalam mendukung agenda pembangunan.
18-06-2015 Ditulis oleh
REKONSILIASI DATA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PONOROGO
      Pada tanggal 16 Juni 2015 Bappeda Kabupaten Ponorogo bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo menyelengarakan acara Rekonsiliasi Data dalam rangka penyusunan data perencanaan pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2015.
     Pada pertemuan tersebut dilakukan koordinasi dengan SKPD terkait yang memberikan kontribusi data bagi penyusunan data perencanaan pembangunan. Diharapkan SKPD terkait menyampaikan data yang betul – betul representatif dan merupakan potret hasil pembangunan di Kabupaten Ponorogo.
     Data yang valid, update, representatif merupakan dasar yang kuat bagi tersedianya hasil analisis untuk evaluasi pelaksanaan pembangunan dan untuk perencanaan di masa datang.
Page 9 of 12

BAPPEDA Kabupaten Ponorogo
Jl Alun-Alun Utara No 09 Ponorogo
0352 - 481845
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.