PRA MUSRENBANGPROV JAWA TIMUR (BAKORWIL I MADIUN)

    Pada era otonomi daerah, sebagian wewenang dan tanggungjawab proses pembangunan yang sebelumnya berada di Pemerintah Pusat beralih kepada Pemerintah Daerah, tak terkecuali proses perencanaan pembangunan. Kebijakan dalam sistem perencanaan pembangunan tak lagi bersifat Top-Down akan tetapi merupakan kombinasi dari Bottom-up, Top-Down, maupun Teknokratik sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah kembali dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
     Di dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ponorogo yang mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap hasil pembangunan baik faktor internal maupun faktor eksternal juga memperhatikan pendekatan regional (kewilayahan), karena bagaimanapun pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Ponorogo dipengaruhi dan mempengaruhi wilayah sekitarnya (Kabupaten/Kota lain maupun Provinsi lain). Lebih jauh efek yang ditimbulkan dari hasil pembangunan di Kabupaten Ponorogo bahkan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan Nasional.
     Pelaksanaan Pra Musrenbangprov Jatim di Bakorwil I Madiun merupakan salah satu agenda penting dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Jawa Timur. Di dalam Rapat ini dibahas usulan-usulan kabupaten/kota baik melalui SKPD Provinsi maupun melalui Bappeprov berupa usulan yang bersifat sharing pendanaan maupun usulan regional kewilayahan bersama seperti Ngadipono, Golekpawon, Karismapawirogo.
     Pada pelaksanaan Rapat Pra Musrenbangprov Jatim hari Rabu (8/4/2015) di Kantor Bakorwil I Madiun, Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang dalam hal ini diwakili oleh SKPD Bappeda untuk mengikuti tahapan berikutnya dari perencanaan pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016. Tim perencana Bappeda Kabupaten Ponorogo yang hadir terdiri dari Sekretaris, Kepala Bidang Prasarana, Kepala Bidang Sosial Budaya, Kepala Bidang Perekonomian beserta Kasubbid/ Kasubbag pada masing-masing bidang.
     Agenda dari Rapat Pra Musrenbangprov Jatim tersebut adalah koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi mengenai usulan rencana pembangunan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat (diusulkan melalui provinsi), kendala-hambatan pelaksanaan selama ini mengingat sistem usulan pada beberapa tahun belakangan ini tidak lagi berupa dokumen cetak tetapi juga soft-dokumen secara online.
     Pelaksanaan rapat meliputi Desk yang terbagi dalam 3 (tiga) Bidang yaitu Desk I untuk Bidang Sosial Budaya, Desk II untuk Bidang Perekonomian dan Desk III untuk bidang Prasarana, sehingga pembahasan menjadi lebih fokus.
     Hasil kesepakatan dalam Rapat ini menjadi salah satu bahan dalam Musrenbang Provinsi Jawa Timur yang akan dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 14 April 2015.
31-03-2015 Ditulis oleh
MUSRENBANG KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2015







      Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur menggelar kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten pada hari Kamis (26/3) di Gedung Sasana Praja yang merupakan lanjutan dari rangkaian pelaksanaan Musrenbang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai tingkat Kabupaten. Tema Musrenbang kali ini adalah “Mewujudkan Ponorogo yang Sejahtera, Mandiri dan Berdaya saing” yang dijabarkan lebih lanjut dalam unsur pokok tema antara lain Peningkatan Kesejahteraan yang berkeadilan (Pembangunan SDM, Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran, Mitigasi Bencana, Peningkatan kesejahteraan rakyat lainnya, Kemandirian Daerah, Peningkatan Ketahanan ekonomi, Pertumbuhan ekonomi yang inklusif); Peningkatan Daya Saing Daerah ( Peningkatan daya saing produk; Membaiknya kinerja birokrasi dan tatakelola Kepemerintahan); Pemeliharaan Stabilitas Sospol ( Memantabkan keamanan, ketertiban, pelaksanaan Pemilukada/ pasca Pemilukada).
     Hadir pada kegiatan tersebut Anggota Forum Pimpinan Daerah, DPRD Kabupaten Ponorogo, Tim Musrenbang Kabupaten, Kepala SKPD, Unsur BUMD, BUMN, Perbankan, Organisasi Keagamaan, Organisasi Perempuan, Karang Taruna, Paguyupan Anak Ponorogo (PAP), Ormas/ LSM, Media cetak, Delegasi Kecamatan dan Tokoh Masyarakat Lainnya.
      Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo DR. Drs. Agus Pramono, MM. menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran peserta yang antusias dengan pelaksanaan Musrenbang. Agus Pramono juga menyampaikan bahwa pelaksanaan Musrenbang merupakan perencanaan pembangunan integratif, partisipatif, inovatif, transparan dan mengikuti mekanisme perencanaan sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo Ali Mufti, S.Ag. menyampaikan Pokok-Pokok Pikiran Legislatif yang sesuai dengan Arah Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016.
      "Musrenbang merupakan perencanaan pembangunan partisipatif, benar-benar mengakomodir kebutuhan masyarakat yang mendesak dan menuju tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan dan angka pengangguran.”
      Hasil kegiatan Musrenbang Kabupaten ini yaitu telah disepakatinya perencanaan program kegiatan di Kabupaten Ponorogo untuk Tahun 2016 dengan menentukan skala prioritas kabupaten sebagai dasar penyusunan RKPD Tahun 2016.

STUDY BANDING TIM BKPRD KABUPATEN PONOROGO KE KABUPATEN BANYUWANGI

Dalam rangka pelaksanaan tugas BKPRD Kabupaten Ponorogo, maka Tim BKPRD Kabupaten Ponorogo khususnya tim kelompok kerja perencanaan tata ruang melaksanakan kunjungan / Study Banding ke BKPRD Kabupaten Banyuwangi. Kunjungan ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan BKPRD Kabupaten Banyuwangi dalam hal :
•perumusan kebijakan pemanfaatan ruang,
•keterpaduan, keterkaitan, keseimbangan pelaksanaan pembangunan
•antisipasi pemanfaatan ruang dalam pelaksanan pembangunan
14-03-2015 Ditulis oleh
FORUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH(SKPD)
Dalam Rangka Persiapan Musrenbang Kabupaten Ponorogo
Tahun 2015
      Sebagai tindak lanjut dari Musrenbang Kecamatan yang telah dilaksanakan pada bulan Februari 2015 maka dilaksanakan Forum SKPD Kab.Ponorogo, Acara berlangsung di Aula Bappeda mulai dari tanggal 10-12 Maret 2014 Forum SKPD bertujuan mensinkronkan usulan prioritas dari Kecamatan dengan program - program dari SKPD.
    Forum SKPD dibagi menjadi 3 bidang yakni Perekonomian, Sosial, Budaya dan Prasarana dalam forum SKPD dihadirkanlah wakil dari masing - masing Kecamatan dan narasumber dari SKPD yang terkait dengan masing - masing Bidang.
    Mengawali forum SKPD dilaksanakan Forum SKPD untuk bidang perekonomian yang dilaksanakan pada hari selasa tanggal 10 Maret 2015 pada kesempatan itu wakil dari Kecamatan menyampaikan usulan - usulan yang urgen dan prioritas yang dibutuhkan oleh Kecamatan yang berkaitan dengan bidang Perekonomian.
    Hari kedua pada tanggal 11 Maret 2015 dilaksanakan forum SKPD untuk bidang Sosbud pada kesempatan itu juga disampaikan usulan - usulan yang bersifat urgen dan prioritas dari Kecamatan untuk bisa direalisasikan pada program SKPD.
     Demikian juga untuk bidang prasarana berlangsung singkronisasi pada tanggal 13 Maret 2015.
    Selanjutnya untuk sinkronisasi dari masing - masing bidang dan Kecamatan direkap untuk dibahas pada musrenbang Kabupaten Ponorogo yang akan dilaksanakan tanggal 26 Maret 2015.

Sumber Daya Air merupakan karunia Tuhan yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Dalam menghadapi kitidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi social, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras.

Page 11 of 12

BAPPEDA Kabupaten Ponorogo
Jl Alun-Alun Utara No 09 Ponorogo
0352 - 481845
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.